Tag archives for:

#StopPerkawinanAnak

Berita

Masyarakat Perlu Tahu, Negara Melegalkan Perkawinan Anak

Posted on July 29, 2015 at 8:20 am by / 0

Minggu (28/7)  pagi saat dingin menusuk tulang dan menembus badan sebanyak 12 relawan PKBI Jateng di bawah komando Dwi Yunanto H, SKM, menggelar aksi damai dalam rangka mengingatkan dan menolak tentang perkawinan anak.

Saat aksi berlangsung tokoh masyarakat Semarang dan sekaligus pengusana memperhatikan pesan yang disampaikan oleh relawan. Setelah paham dengan aksi tersebut; dengan suka rela menuliskan; Yang sudah siap kawin secara fisik maupun ekonomi acapkali tidak siap secara mental dan psikologis, STOP PERNIKAHAN ANAK ! demikian pesan yang dituliskan oleh Bos Marimas, Harjanto Halim pada kain putih yang digelar di aspal pada arena car free day Simpang Lima Semarang.

Harianto Halim, membubuhkan tanda tangan dukungan STOP PERKAWINAN ANAK

Harianto Halim, membubuhkan tanda tangan dukungan STOP PERKAWINAN ANAK

Aksi damai kali ini menggelar tentang Keputusan MK dalam Judicial Review Kamis 18 Juni 2015, menyatakan menolak menaikan batas usia perkawinan anak perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Sementara UU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Jika perkawinan menyebutkan usia perkawinan minimal usia 16 tahun, bisa diartikan bahwa negara melegalkan terjadinya perkawinan anak.

Penolakan kenaikan batas usia perkawinan ini yang gencar disampaikan oleh relawan di sepanjang jalan, mereka berjalan dan membagi-bagikan brosur yang berisikan informasi penolakan tersebut, sekaligus menjelaskan maksud aksi tersebut.  Nina 12 tahun dan sekelompok anak yang lagi menikmati suasana pagi itu didatangi oleh relawan untuk ditanya usia berapakah sebaiknya menikah? Spontan anak-anak tersebut menjawab 20 tahun, dan disahut yang lainnya 23 tahun.  Kalau menikah diusia 16 tahun boleh ga? Ga boleh! Kenapa karena masih kelas 1 SMA, jadi harus sekolah dulu. Ok kalau kalian ga setuju silahkan tulis pesan dan tandatangani di kain putih yang kakak bawa ini. Spontan mereka menulis pesan dan menandatangainya.

Di ujung jalan yang lain, relawan memberikan brosur serta berdialog tentang hal tersebut pada pengunjung CFD, pesan singkat yang disampaikan mengingatkan kepada orang tua bahwa Anak merupakan aset berharga bagi keluarga, masyarakat bahkan bangsa. Oleh sabab itu segala daya upaya untuk bisa melindungi mereka dari berbagai ancaman yang ada disekitarnya. Akan tetapi saat ini banyak anak yang berada dalam situasi yang tidak baik, bahkan mengancam keselamatan, mengancam keberlangsungan hidup dan mengancam masa depan mereka untuk menjadi manusia yang seutuhnya.

Kasus kematian Angeline di Bali, karena orang-orang dewasa disekitarnya tidak bisa melindungi dirinya. Kasus kepala sekolah yang mencabuli murid-muridnya juga terjadi. Tercatat 1479 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Jawa Tengah, dan mayoritas korbannya adalah perempuan. 773 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual pada anak. Di kota besar dengan berbagai kemudahan akses perlindungan seperti Semarang, 39 anak menjadi korban kekerasan seksual di tahun 2014. Menjadi kewajiban kita bersama untuk bisa melindungi anak dari tindak kekerasan, apapun bentuknya.

Fokus dan fokus untuk mengajak masyarakat menolak perkawinan anak, relawan PKBI berhasil mengumpulkan lebih dari 200 tandatangan pada selembar kain putih ukuran 3 meter yang digelar.  Meskipun sebagian besar masyarakat dan relawan menjalankan ibadah puasa, namun tidak mengurangi semangat untuk tetap melindungi dan menyelamatkan anak-anak dari kekerasan dan perkawinan anak.

** (antonius juang saksono).

KegiatanResensiUncategorized

Putusan MK : Tolak Pendewasaan Usia Perkawinan

Posted on June 18, 2015 at 3:50 pm by / 0

UU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. 10 hak anak, yang disepakati dalam Konvensi Hak Anak, seperti Hak mendapat pendidikan, Hak mendapatkan akses kesehatan, Hak atas perlindungan praktis harus dimiliki anak hingga ia berusia 18 tahun. Negara, dalam berbagai komitmennya untuk melindungi Anak dari tidak terpenuhinya hak anak, hingga kekerasan yang dialaminya, dirasa masih belum konsisten. Hal ini tercermin dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia perkawinan. UU yang sudah berusia 41 tahun ini, menyepakati batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, dapat disimpulkan bahwa negara melegalkan adanya perkawinan anak.

Hal ini menarik keprihatinan dari banyak pihak, sehingga membuat aktivis, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk PKBI, mengajukan Judicial Review terhadap UU No 1 tahun 1974. Dalam pembacaan putusan, kekecewaan mendalam dirasakan saat delapan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak seluruh permohonan mengenai batas usia bagi anak perempuan dalam UU perkawinan yang dilakukan pada Kamis, 18 Juni 2015 di sidang terbuka Mahkamah Konstitusi. Hanya satu Hakim perempuan di MK yakni Maria Farida Indrati yang memberikan dissenting opinion atau opini yang berbeda atas Putusan tersebut.

nIdOXZLBzWDgJoy-800x450-noPadMenurut MK, berdasarkan asas perkawinan, tidak dikenal batasan umur perkawinan demi mencegah dorongan birahi, untuk itu dorongan birahi semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah berdasarkan ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak diluar perkawinan atau anak haram. Dengan kata lain MK mengabaikan fakta-fakta mengenai perkawinan anak, bahwa sebagian besar perkawinan anak menyumbang angka kematian Ibu, berpotensi terjadinya KDRT, hingga tidak terpenuhinya hak pendidikan anak untuk wajib belajar 12 tahun. MK melupa, bahwa pernikahan tidak hanya menuruti dorongan birahi. Ada pendidikan Kesehatan Reproduksi yang diperlukan secara komprehensif, untuk bekal anak memaknai dengan bijak “dorongan birahi” itu sendiri.

Dengan penolakan Mahkamah Konstitusi tersebut maka situasi hukum Indonesia terkait perkawinan anak mengalami status quo. Langkah untuk melindungi hak anak perempuan tentu tidak terhenti sampai disini. Bersama-sama, kami mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan perkawinan anak dengan melakukan reformasi hukum (merumuskan hukum baru atau menyegerakan amademen UU Perkawinan No. 1/1974), dan berbagai kebijakan sosial yang penting. Kami juga mengajak seluruh insan hukum dan  warga masyarakat luas agar mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap anak perempuan dan peka terhadap bahaya yang mengancam keselamatan anak perempuan di komunitasnya sendiri maupun masyarakat luas.**[Dania]

close
Hubungi kami

Kami tidak aktif sekarang. Tapi Anda dapat mengirim email kepada kami dan segara mungkin untuk dibalas.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Tekan enter untuk mengobrol