Sejarah PKBI Daerah Jawa Tengah

Berdiri sejak 23 Desember 1957, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan LSM tertua yang memelopori gerakan Keluarga Berencana di Indonesia. Lahirnya PKBI dimotori oleh dokter pribadi Presiden Soekarno, dr. R. Soeharto bersama sekelompok tokoh masyarakat dan ahli kesehatan, yang prihatin terhadap berbagai masalah kependudukan dan tingginya angka kematian ibu di Indonesia.

Gagasan tentang keluarga berencana menghadapi tantangan yang sangat besar di era tahun 1950-an. Sebagian besar masyarakat cenderung melihat keluarga berencana sebagai upaya pembatasan kehamilan semata, suatu hal yang dianggap sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yang baru saja mereka nikmati. Kegiatan PKBI dilaksanakan sangat terbatas, hanya oleh segelintir “orang” serta lebih diarahkan kepada kesehatan ibu dan anak melalui ceramah yang dilaksanakan oleh para dokter dan tenaga medis. Materi yang disampaikan belum terang-terangan tentang KB, tetapi untuk mewujudkan keluarga sejahtera, dengan berusaha memberi Nasihat Perkawinan, Pertolongan Kemandulan, dan Nasihat & Bantuan dalam Menjarangkan Kehamilan.

Dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta diambil keputusan diantaranya bahwa PKBI dalam usahanya mengembangkan dan memperluas usaha Keluarga Berencana akan bekerjasama dengan instansi pemerintah. Pada tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikan betapa pentingnya menentukan atau merencanakan jumlah anak dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai Hak Asasi Manusia. Maka pada 11 Oktober 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Lembaga Keluarga Berencana yang kini dikenal sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program PKBI pada waktu itu diadopsi oleh pemerintah.

Kepekaan dan kepedulian PKBI terhadap masalah kesehatan perempuan pada gilirannya menyadarkan masyarakat untuk menempatkan KB dalam perspektif yang lebih luas, yaitu kesehatan reproduksi. Kerja keras yang terus menerus membuahkan pengakuan dunia terhadap eksistensi PKBI. Pada tahun 1969 PKBI mencatat sejarah baru sebagai anggota penuh IPPF, sebuah lembaga federasi internasional beranggotakan 184 negara yang memperjuangkan pemenuhan hak dan kesehatan seksual reproduksi bagi masyarakat di seluruh dunia.

Menghadapi berbagai permasalahan kependudukan dan kesehatan reproduksi dewasa ini, PKBI menyatakan bahwa pengembangan program-programnya didasarkan pada pendekatan yang berbasis hak sensitif gender dan kualitas pelayanan serta keberpihakan kepada kelompok miskin dan marginal melalui semboyan “berjuang untuk pemenuhan hak-hak seksual dan kesehatan reproduksi”.

Setelah melalui lima dasawarsa, PKBI kini berada di 26 Propinsi, mencakup 249 kabupaten/kota di Indonesia. Tantangan PKBI saat ini adalah mempertahankan semangat kepeloporan dan inovasinya agar tetap relevan di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang terus berubah.

Di Jawa Tengah, pada tahun 1963 PKBI Semarang telah lahir, berikutnya disusul oleh PKBI Kodya Surakarta pada tahun 1966, dan akhirnya pada 22 Februari 1969 berdirilah PKBI Jawa Tengah.

Memasuki tahun 1970-an, bersamaan dengan lahirnya BKKBN, PKBI mulai mengembangkan Program Pendidikan Masyarakat dengan komponen kegiatan meliputi :

  1. Kelompok Penyuluh Keluarga Berencana (KPKB)
  2. Mobile Audio Visual Unit (MAVU). Kegiatan MAVU dinilai cukup berhasil dalam memasyarakatkan KB, maka selanjutnya dikembangkan oleh BKKBN menjadi MUPEN KB, tahun 1976.
  3. Special Event
  4. Media tradisional
  5. Local Mass Media

Tahun 1980 merupakan titik tolak pengembangan PKBI Jawa Tengah, yaitu diawali dengan merealisasikan kebijakan “back to clinic’. Kegiatan yang mulai berkembang antara lain vasektomi, program remaja dan program-program integrasi lainnya yaitu pemberdayaan perempuan dan pelayanan anak (Bina Anaprasa). Suatu prestasi yang patut dicatat dari PKBI Jateng adalah keberhasilannya menarik kaum pria untuk menjalani vasektomi. Keberhasilan itu bersumber dari penemuan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) oleh Prof. dr. Untung Praptohardjo.

Keberhasilan lain yang perlu diapresiasi dari PKBI Jawa Tengah adalah mendapatkan akreditasi A dalam memenuhi 10 Prinsip dan Standar Keanggotaan IPPF pada 2014. Saat ini PKBI Jawa Tengah tersebar di 28 Kabupaten/Kota.

“KETUA PKBI JAWA TENGAH”

2018 – 2024 : Dr. dr. Daru Lestantyo, MSi

2014 – 2018 : dr. Widoyono, MPH

2010 – 2014 : dr. H. Hartono Hadisaputro, Sp.OG

2007 – 2010 : dr. H. Hartono Hadisaputro, Sp.OG

2003 – 2007 : dr. H. Hartono Hadisaputro, Sp.OG

2000 – 2003 : Prof. dr. H. Untung Praptohardjo, Sp.OG

1997 – 2000 : Prof. dr. H. Untung Praptohardjo, Sp.OG

1995 – 2007 : Prof. dr. H. Untung Praptohardjo, Sp.OG

1991 – 1995  : Prof. dr. H. Untung Praptohardjo, Sp.OG

1987 – 1991   : dr. R. Roestanto

1984 – 1987   : dr. R. Roestanto

1980 – 1984   : dr. R. Roestanto

1974 – 1977    : Drs. Soemendar

1971 – 1973    : Drs. Samboedi

1970 – 1971    : Drs. Samboedi

1969 – 1970   : Drs. SamboediDr